Ambon, Datamaluku.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti memburuknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon. Kondisi tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan dan merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.
Apalagi sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kesehatan ini sangat penting. Kami dari Komisi IV sudah turun langsung ke 11 kabupaten/kota untuk memantau kondisi di lapangan, dan fokus utama kami saat ini adalah pada RSUD Haulussy,” ujar
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Kurnala di Ambon, Selasa (20/05/25).
Menurutnya, berbagai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah berdampak signifikan terhadap pelayanan di rumah sakit-rumah sakit daerah, termasuk RSUD Haulussy.
Ia mempertanyakan bentuk efisiensi yang dilakukan, karena di lapangan, hal itu justru berdampak pada buruknya kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ketika efisiensi diterapkan, harus dipastikan bahwa bentuk pelayanannya tidak dikorbankan. Tapi yang terjadi, rumah sakit tetap menerima pasien, namun tidak dibarengi dengan ketersediaan obat dan alat medis. Ini jelas mengganggu layanan,” katanya.
Ia mencontohkan, dua minggu lalu RSUD Haulussy mengalami kekosongan cairan untuk cuci darah, yang merupakan kebutuhan vital bagi pasien gagal ginjal.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola manajemen rumah sakit tersebut.
“Dalam kekurangan seperti ini, ada banyak masalah yang tidak bisa didiamkan. Salah satu yang paling krusial adalah buruknya manajemen. Saya beranggapan, perlu ada perombakan besar-besaran dalam sistem manajemen RSUD. Tidak bisa lagi dibiarkan seperti ini,” tegas Kurnala.
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi IV berkomitmen akan melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi pelayanan kesehatan.
Ia menyebut, pihaknya akan memanggil dinas-dinas terkait setelah proses pengawasan di lapangan rampung, guna meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Setelah ini dirampungkan, kami akan panggil setiap dinas terkait untuk mempertanyakan temuan-temuan kami dan mendesak adanya solusi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberpihakan pada hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurnala menyebut bahwa pihaknya juga akan menyampaikan seluruh hasil pengawasan dan temuan kepada Gubernur Maluku.
Ia berharap, sektor kesehatan tidak lagi dipandang sebelah mata, mengingat perannya yang sangat strategis dalam membentuk kualitas SDM yang unggul dan kompetitif.
“Pendidikan dan kesehatan itu adalah ujung tombak dari pembentukan SDM. Kalau kita ingin Maluku sejajar dengan provinsi lain, dua sektor ini harus menjadi perhatian utama. Jangan main-main dengan pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan di Maluku harus terus didorong agar lebih maksimal, baik dari segi fasilitas, ketersediaan obat, hingga sumber daya tenaga medis. Menurutnya, investasi di sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
“Kesehatan ini harus benar-benar kita push. Kita ingin ke depan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin maksimal dan profesional. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban karena sistem yang tidak berjalan baik,” pungkas Kurnala
